Ketapang, BERKAT.
Sejumlah tahanan illegal logging (IL) yang mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang menuntut keadilan hukum. Mereka menilai aparat penegak hukum tidak konsisten dalam menjalankan supremasi hukum. Ada perbedaan yang diberikan dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri 2008 silam itu.

Aksi mogok makan pun dilakukan oleh 7 orang tahanan yang masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang. Aksi sebagai wujud protes tersebut dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2009 lalu. Dari 7 orang itu, 2 di antaranya Susanto dan Aweng masih terus berlanjut. Hingga salah satunya yakni Wengky Swandi alias Aweng terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif. Tubuhnya dipasang selang infus selama tiga hari.

Kepala Lapas Kelas IIB Ketapang, Indra Sofyan membenarkan aksi mogok makan tersebut.
“Intinya mereka lakukan itu karena merasa mendapatkan perbedaaan hukum. Saya langsung koordinasi dengan kejaksaan. Pihak Kejari bilang bahwa itu merupakan tahanan Mahkamah Agung. Jadi kalau mau wawancara coba minta izin dulu ke pengadilan,” tutur Indra kepada wartawan kemarin.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Ketapang, Santonius Tambunan menyatakan pihaknya dalam memberikan keputusan sudah obyektif dan transparan.

“Jadi masalah adil atau tidak adil perlakuan hukum yang diterima, itu subyektif mereka saja,” ujarnya.

Untuk kasus Aweng ia katakan ada dua kasus. Kasus pertama telah divonis 1 tahun 6 bulan karena melanggar pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5. Akan putusan tersebut, terdakwa ajukan banding dan dikuatkan PT. Akan tetapi JPU mengajukan kasasi ke MA. Dalam proses pengajuan tersebut, masuk perkara baru lagi.

Dalam kasus kedua yakni pada tahap putusan. Aweng dituduh melanggar pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU Kehutanan nomor 41/1999.

“Dalam kasus kedua sudah tiga kali penundaan. JPU diminta hadirkan terdakwa tapi bisa dengan alasan sakit. Seharusnya tidak ditahan. Jadi kalau melihat dari kasus pertama bukan tahanan kami. Sedangkan kasus ketiga dalam proses SPDP,” kata Santonius.

Dari sekitar 40 orang tahanan illog yang masih tersisa di Lapas Kelas IIB, wartawan hanya diizinkan mewawancarai Aweng yang awalnya disebutkan Kalapas dalam perawatan di klinik setelah mendapatkan izin dari PN Ketapang.

Dalam kondisi lemah, Aweng dibawa ke ruang Kalapas oleh petugas untuk diwawancarai. Kepada wartawan ia menyebutkan dirinya hanya menuntut keadilan hukum yang sebenar-benarnya dari aparat penegak hukum.

“Saya mogok makan karena tidak ada keadilan, pelaku yang besar bisa bebas. Apalagi saya satu-satunya di Ketapang, pemilik IPK yang resmi. Tapi aneh ada laporan ke Mabes saya bos kayu besar,” tuturnya.

Pemilik IPK Perkebunan Sawit dan Sawmill PO Tri Jaya, PO Cembagus dan PO Inti Lestari ini divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Ketapang pada tanggal 12 Desember 2008 dalam kasus yang dipisahkan.

“Karena itu kami minta perlindungan hukum ke bapak-bapak yang berkuasa di Jakarta maupun di Pontianak,” ujarnya.

Ia menyebutkan sedikitnya ada 11 instansi yang dikirimkan surat untuk minta perlindungan antara lain Presiden, Kapolri, Menteri Kehutanan, Kejagung, MA, serta Komnas HAM yang ditanda tangani 25 orang.

“Yang saya tahu, tidak ada satu pun cukong yang masih ada di Lapas ini,” kata Aweng.
Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Padahal ke-12 orang tersebut seharusnya masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara.

Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan.

Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun’an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp).

Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini.

Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermain kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang . (rob)

“Tapi menurut saya kalau seorang pamen yang pernah menjadi kapolres ternyata ditahan di polresnya sendiri, itu satu pukulan bagi Sunan, khadafi. arkat dan martabatnya telah jatuh,” tukasnya. (rob)

Seorang lelaki terlihat bergetar tangannya, ketika membacakan surat pernyataan. Tubuh kurusnya terlihat nyata. Tuuh itu seakan hanya kulit pembalut tulang. Matanya cekung dan aura wajahnya pudar. Wajahnya terlihat pucat.

“Maaf tangan saya bergetar, bukan karena takut, tapi kondisi badan yang masih lemas,” ujar Wengky Swandi alias Aweng, ketika membacakan surat pernyataan di ruang Kalapas II B Ketapang, Selasa (14/7).

Sejak 30 Juni hingga 6 Juli 2009, Aweng beserta 24 tahanan illegal logging yang selama ini mendekam di Lapas Kelas II B Ketapang, melakukan aksi mogok makan. Aksi tersebut untuk mencari keadilan, atas kasus hukum yang tidak jelas menimpa mereka. Sehingga, nasib boleh dikatakan terkatung-katung, menanti kepastian hukum dan keadilan.

“Saya melakukan mogok makan sejak 30 Juni 2009, atas kemauan saya sendiri untuk mendukung penasehat hukum saya mencari keadilan,” ungkapnya.

Sebelumnya, kendati tubuhnya sudah lemah tak berdaya, Aweng tetap nekat melakukan aksi mogok makan, bersama tahanan lainnya demi mencari keadilan hukum. Namun, karena kondisi tubuhnya sudah semakin memprihatinkan, Kalapas Kelas II B Ketapang, Indra Sofyan MS prihatin atas kondisi tersebut.

Lalu, Indra berinisiatif memanggil keluarga Aweng, agar dirinya bersedia untuk makan. “Saya berterima kasih kepada Kalapas yang sudah berinisiatif memanggilkan keluarga saya. Dan membawa saya untuk diinfus di klinik Lapas,” kata Aweng bercerita.

Tak hanya menyoal kasus yang sedang menimpanya, Aweng juga membeberkan ketidakadilan hukum yang menimpa para juragan motor air, yang juga dijebloskan ke penjara terkait kasus illegal logging.

“Para juragan motor yang mencari sesuap nasi dihukum bertahun-tahun. Bahkan, hukumannya jauh lebih berat dari para pemilik kayu, yang jumlahnya ribuan kubik dan JPU masih juga melakukan upayan kasasi,” kata Awang.

Menurutnya, telah terjadi anomali hokum, terkait kasus illegal logging di Ketapang. “Dimanakah letak keadilan untuk masyarakat kecil dan miskin? Hukuman untuk para juragan motor, jauh lebih berat dari para cukong pemilik kayu ribuan kubik,” katanya.

Sementara itu, Kalapas Kelas II B Ketapang, Indra Sofyan MS membenarkan aksi mogok makan yang terjadi di Lapas tersebut. “Mereka melakukan aksi mogok makan di selnya masing-masing,” kata Kalapas yang belum sebulan menjabat sebagai orang nomor satu di Lapas Kelas II B Ketapang tersebut.

Tindakan yang dilakukan para tahanan ini, bertujuan mencari keadilan hukum. Namun demikian, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin, agar para tahanan ilog tersebut tidak melakukan mogok makan. Dikhawatirkan, akan kondisi kesehatan mereka.

Namun dua diantaranya bersikeras melakukan aksi tersebut. Sehingga pihak lapas terpaksa mengevakuasi keduanya ke poliklinik lapas.

Indra mengatakan, tahanan yang melakukan aksi mogok makan tersebut, sempat diinfus di klinik Lapas. Bahkan, pihaknya juga memanggil dokter, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan para tahanan tersebut. “Dua hari diinfus di klinik. Dokter juga dipanggil untuk melakukan pemeriksaan,” Kata Kalapas.

Secara terpisah, Humas Pengadilan Negeri Ketapang, Santonius Tambunan, mengatakan terdakwa Aweng berstatus tahanan Mahkamah Agung dalam perkara pertamanya. Dijelaskannya, pada 2008, terdakwa Aweng diputus pidana selama 1,6 tahun dalam perkara illegal logging kasus pertama.

Kemudian, Aweng melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah itu, PT kembali menguatkan putusan tersebut selama 1,6 tahun penjara. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi Mahkamah Agung. Kasus pertama sudah putus, dan kasasi belum ingkrah. Aweng kembali disidangkan, karena adanya kasus illegal logging kasus kedua.

“Jadi belum ingkrah kasasi kasus tahap pertama, saudara Aweng kemudian mendapat proses hukum dalam kasus yang sama untuk kedua kalinya,” kata Santonius.

Untuk kasus keduanya, tahapnya adalah putusan. Namun dalam tahapan putusan ini, terjadi penundaan tiga kali. Dikarenakaan, JPU tak bisa menghadirkan terdakwa tanpa alasan ke persidangan. Bahkan terakhir, tersiar kabar bahwa terdakwa Aweng mengalami sakit yang ditunjukkan dengan bukti surat sakit dari dokter. Belum kelar putusan kasus kedua.